Pada umumnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan dalam suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan transparansi operasionalnya. Selain itu, penggunaan TIK dapat mendorong terjadinya perubahan substansial pada hubungan kekuasaan diantara semua pihak yang terelibat. Konsekuensinya, sebagai hasil diterapkannya TIK, beberapa pihak dapat mendapatkan tambahan kekuasaan (kekuatan), sementara pihak lain kehilangan sebagian kekuatannya. Sejauh ini penelitian yang dilakukan hanya pada dampak penggunaan TIK terhadap hubungan kekuasaan antara beberapa organisasi. Literatur yang ada pun belum mampu memberikan konsep yang sempurna mengenai isu kekuasaan antara sektor publik dan stakeholdernya dalam konteks TIK.
Makalah ini akan mengkaji implikasi TIK terhadap hubungan kekuasaan pada tataran administrasi lokal. Penulis menggunakan pendekatan stakeholder dan telah mengidentifikasi beberapa stakeholder yang relevan dalam kajian ini. Berdasarkan hasil identifikasi stakeholder tersebut, kemudian dilakukan analisis secara sistematis terhadap perubahan (peningkatan/penurunan) kekuasaan dalam kerangka hubungan antara administrasi dengan stakeholder relevan yang telah teridentifikasi. Pada akhir makalah ini disimpulkan berupa penilaian mengenai pihak mana yang akan menang maupun kalah (kehilangan kekuasaan).
Sesi pertama makalah ini menetapkan tiga konseptualisasi kekuasaan yang utama, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi beberapa macam stakeholder dalam administrasi lokal dan outline modelnya. Tahap ketiga makalah ini menggambarkan karakteristik TIK dan dampak umumnya terhadap organisasi, lebih khususnya dampak terhadap administrasi publik dan hubungan kekuasaan. Pada sesi ke-empat, dianalisis secara sistematis beberapa situasi dimana TIK memainkan peranan dalam hubungan kekuasaan antara administrasi lokal dengan stakeholder tersebut. Sedangkan pada akhir makalah ini, hasil observasi tersebut diterjemahkan kedalam bentuk capaian atau hilangnya kekuasaan bagi tiap pihak/pelaku dalam model stakeholder dan menunjukkan pergantian demi keseimbangan kekuatan.
2. Beberapa kategori kekuasaan
Starting point pada bagian ini adalah bahwa kekuasaan dan hubungannya adalah bagian dari kehidupan organisasi. Kekuasaan secara jelas memainkan peranan secara umum dalam perubahan keorganisasian dan secara khusus dalam transformasi sektor publik. Walaupun teori tentang perubahan keorganisasian tidak hanya bergantung pada pertimbangan kekuasaan tersebut, tentunya administrasi tidak bisa mengacuhkan stakeholdernya ketika menggunakan TIK dalam melaksanakan tugas publik.
Pembagian kategori yang digunakan di sini adalah klasifikasi kekuasaan yang diajukan oleh Finger, Mercier, dan Brand (Finger, Mercier et al. 2000;2). Pada dasarnya secara umum ada tiga cara dalam memandang kekuasaan, khususnya dalam keorganisasian. Kekuasaan dapat dilihat sebagai atribut bagi pelaku (pendekatan ilmu politik), sebagai fenomena struktural (pendekatan sosiologis), atau menempatkan kekuasaan pada titik temu antara aktor dan struktur (pendekatan structuration theory).
a. Kekuasaan sebagai atribut
Pelaku memiliki derajat kekuasaan yang berbeda tergantung pada sumber dayanya (misal kekuatan finansial), reputasinya, serta gagasannya (epistemic power). Pustaka mutakhir umumnya membicarakan teori stakeholder yang di dalamnya terdapat aktor dan tujuannya. Dalam konteks ini, interaksi aktor yang berbeda-beda dengan kekuasaan menjadi sangat kompleks. Artinya, walaupun seseorang masih memiliki atribut kekuasaan, namun peluangnya selalu berkurang sejalan dengan pertumbuhan jumlah pesaingnya.
b.Kekuasaan sebagai dominasi
Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa organisasi adalah miniatur masyarakat, yakni struktur sosial yang kompleks tersusun dari bermacam-macam kepentingan dan golongan yang mengusungnya. Banyak kepentingan yang saling bertentangan, sehingga menyulut terjadinya konflik. Dengan demikian, seorang atau golongan akan memenangkan kepentingannya atas golongan lainnya melalui jalur formal atau non-formal. Pendekatan sosiologis ini melihat aturan dan struktur organisasi sebagai jalan untuk menggunakan dominasi seseorang di dalam organisasi.
c. Kekuasaan sebagai relasi (hubungan)
Yaitu menempatkan kekuasaan pada titik temu antara seseorang dan strukturnya. Pendekatan ini disebut juga teori strukturasi. Michael Crozier (Crozier, 1963) menyatakan bahwa seseorang atau golongan akan berjuang demi kekuasaan, lebih tepatnya, dia berjuang demi kemampuan membuat norma dan aturan yang mengatur lingkungannya. Kekuasaan selalu dihasilkan dari proses dialektikal negosiasi antara orang per orang atau seseorang dengan aturan-aturan dan norma institusional.
Penelitian ini difokuskan pada pendekatan ketiga, yaitu toeri strukturisasi, termasuk di dalamnya argumen-argumen kedua pendekatan terdahulu yang mempengaruhi kemampuan seseorang mengendalikan ketidakpastian kondisi di sekelilingnya dengan menerapkan berbagai strategi. Mungkin lebih tepat pendekatan ini dimaknai sebagai konseptualisasi kontrol atas ketidakpastian, daripada dimaknai sebagai konseptualisasi kekuasaan. Akan tetapi, sebagaimana pernyataan terdahulu, terdapat beberapa alasan mengapa peningkatan kemampuan kontrol ketidakpastian juga berarti peningkatan kekuasaan. Konsekuensinya, ketika kita bermaksud mengetahui pengaruh TIK terhadap posisi kekuasaan relatif seseorang, kita harus melihat beberapa elemen yang menentukan kemampuan seseorang dalam mengendalikan ketidakpastian, dalam menyiasati dan bernegosiasi dengan pihak lain. Untuk mengkaji pengaruh TIK terhadap posisi kekuasaan relatif administrasi lokal, kita harus mengembangkan model stakeholder yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya.
3. Beberapa Stakeholder Administrasi Lokal
Teori stakeholder umumnya merupakan teori bagi perusahaan sektor pribadi. Akan tetapi, pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat diterapkan pada sektor publik, dan sebagian dapat pula diterapkan dalam konteks keputusan manajerial dalam pemerintahan. Berdasarkan kajian mendalam literatur seperti Bovaird 2005, Frey 2003, Reidl 2004, teridentifikasi 9 stakeholder administrasi lokal sebagai berikut:
1.) Warga masyarakat
Yaitu semua fungsi seseorang sebagai individu seperti sebagai pengguna layanan, wajib pajak, suara dalam pemilihan, dan sebagainya. Masyarakat mempengaruhi administrasi lokal melalui pemilihan dan pemungutan suara, serta interaksi sehari-hari mereka dengan administrasi dan politisi. Semakin pesatnya penggunaan internet di kalangan warga masyarakat sedikit banyak mendesak administrasi untuk mengadakan pelayanan secara on line.
2.) Bisnis
Bisnis adalah dasar kesejahteraan ekonomi. Bisnis sangat mempengaruhi sistem administrasi-politik dan berada dalam hubungan yang konstan. Dalam konteks e-government, tekanan parsial dari bisnis pada administrasi meningkat dari fakta bahwa umumnya organisasi sektor privat memiliki teknologi yang lebih maju daripada sektor publik. Ditambah lagi operator sektor privat menjual barang dan jasanya kepada organisasi-organisasi sektor publik.
3.) Administrasi publik lain
Administrasi tingkat nasional (federal), regional (kantonal) dan administrasi lokal lainnya dalam kesehariannya memiliki hubungan interaksi dengan administrasi lokal, sehingga dapat terhitung sebagai satu stakeholder penting.
4.) Politisi
Politisi dan para pejabat, misalnya presiden atau pemimpin suatu derah mempengaruhi kegiatan administrasi melalui keputusan dan otoritas mereka. Disamping itu pertanyaan mengenai ukuran administrasi yang optimal adalah keputusan politisi dan konsekuensi prioritas dimana politisi atau pejabat tersebut memberikan kebijakan publik. Terlebih lagi pelayan masyarakat pada umumnya dijabat oleh para politisi, kadang-kadang berada pada basis atau orientasi politiknya.
5.) Parlemen dan lembaga peradilan
Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pembuat kebijakan dan aturan sebagai kerangka acuan bagi kegiatan administrasi dan interaksinya dengan pihak ketiga.
6.) NGO, IO dan Asosiasi
NGO, IO, Parpol dan Lembaga Asosiasi mempengaruhi sistem administrasi dan politik melalui lobi-lobi mereka. Lembaga-lembaga tersebut berpartisipasi atau memiliki andil dalam pembuatan kebijakan yang mendasari kegiatan administrasi.
7.) Media
Lembaga administrasi menggunakan media sebagai sumber informasi. Selain itu, media juga berperan sebagai pembuka opini publik melalui penyiaran berita dan topik-topik informasi yang disajikan. Akhirnya, media juga mengekspos disfungsi pada sektor publik, khususnya dalam hal administrasi.
8.) Pihak luar negeri
Semakin intensif hubungan sebuah negara dengan dunia luar maka kebijakan dalam negara tersebut disesuaikan dengan aturan-aturan internasional, walaupun pengaruh pihak luar negeri berbeda-beda sesuai dengan ukuran, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, negara-negara Eropa sangat mempengaruhi sistem administrasi politik di Swiss.
9.) Tenaga kerja
Kekuasaan administrasi sangat ditentukan oleh karakter dan kapasitas para tenaga kerjanya serta hubungan diantara para tenaga kerja di dalamnya.
Singkatnya, semua stakeholder diatas mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas administrasi lokal.
4. Karakteristik dan dampak TIK
1.) Dampak umum TIK pada suatu organisasi
a. Efisiensi
Efisiensi meliputi waktu dan biaya. Penggunaan TIK mempercepat proses kerja melalui standarisasi, digitasi, otomatisasi sehingga meningkatkan efisiensi waktu. TIK juga memperkecil pengeluaran biaya meskipun pada awalnya membutuhkan biaya yang tinggi untuk pengadaan software, hardware, layanan telekomunikasi serta pengadaan tenaga profesional namun penggunaan TIK mempunyai beberapa keuntungan misalnya meningkatnya pendapatan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, penurunan biaya operasional, menurunkan biaya pemeliharaan dan belanja serta keuntungan-keuntungan yang tidak langsung seperti fleksibilitas organisasi, informasi yang tepat waktu, keputusan yang lebih akurat, kepuasan hasil kerja dan klien serta meningkatkan image perusahaan.
b. Kualitas
Penggunaan TIK mampu menurunkan kesalahan dalam pekerjaan sehingga mengoptimalkan keuntungan klien dibandingkan dengan kerja manual. Umumnya, TIK tidak hanya berarti proses digitalisasi dari manual ke sitem internet tetapi merubah bahkan menciptakan proses baru. Dari sini dapat dibedakan tiga dampak TIK pada proses reproduktif, transformatif dan disruptif.
c. Transparansi
TIK menigkatkan transparansi secara keseluruhan yang meliputi suplayer, harga, ketersediaan, demikian juga transparansi internal organisasi. TIK juga mampu mengoptimalkan struktur organisasi dengan cara mengurangi hierarki dan birokarasi serta lebih fleksibel.
2.) Dampak TIK tehadap administrasi publik
Dampak TIK terhadap administrasi publik tidak berbeda jauh dari dampaknya pada dunia bisnis: pada awalnya TIK hanya berfungsi sebagai komponen pendukung. Akhir-akhir ini TIK merupakan wilayah strategis yang menentukan daya saing dan survival dari perusahaan privat. Perkembangan inovasi teknologi pada sektor privat semakin mendorong diterapkannya teknologi dalam wilayah publik. Akan tetapi, secara simultan terdapat perbedaan antara sektor publik dan privat: “ perkembangan perubahan pemerintah tidak sama dengan pertumbuhan perubahan sektor privat. Secara ekonomis, pencapaian efisiensi dan penghematan akan mendapat timbal balik berupa keuntungan atau promosi. Sementara itu pada sektor publik, timbal balik yang didapatkan adalah pengurangan budget, pengurangan staf, hilangnya sumberdaya dan konsolidasi program. (Fountain 2001;13). Oleh karena itu, institusi pemerintah tidak dapat serta merta mengadopsi konsep yang diterapkan pada wilayah komersial. Adapun perbedaan paling menonjol dari kedua sektor tersebut adalah pemerintah tidak menjual produk kepada konsumen dalam lingkungan yang kompetitif. Akan tetapi pemerintah menyediakan layanan yang pasti, dan umumnya klien (masyarakat) diikat oleh hukum dan peraturan untuk menggunakan layanan dari provider monopolis tersebut (Wimmer, Traunmuller et al 2001). Singkatnya, TIK yang akan digunakan dalam pemerintah dan masyarakat berdampak pada administrasi publik dalam beberapa aspek, sebagai berikut:
a. Wilayah Legalitas
Penggunaan TIK dalam administrasi mengandung implikasi legal, karena isu keamanan, privasi, dan kepercayaan diperhatikan. Perbaikan dalam e-government mendatangkan tantangan baru bagi para pengacara dan yurisdiksi karena kegiatan kepemerintahan tertata dengan rapih dan didorong oleh kerangka kerja yang legal seperti konstitusi, hukum, dan undang-undang. Teknologi mengubah aturan-aturan tersebut sehingga penggunaannya pada wilayah publik menuntut penyesuaian peraturan untuk menjaga legalitas pemerintah, seperti tandatangan elektronik, dokumentasi elektronik, komunikasi elektronik atara agensi pemerintah dengan masyarakat, proteksi data, akses data bagi masyarakat, dan lain-lain.
b. Wilayah struktural/organisasional
TIK memungkinkan adanya model baru dalam kordinasi, kontrol, dan komunikasi, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dalam organisasi. Biasanya hierarki dalam administrasi secara bertahap digantikan oleh jaringan komputer (internet), dari birokratik menuju Networks dan circular organization.
c. Wilayah Finansial
Penggunaan TIK pada sektor publik berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan menghemat belanja pengeluaran. Akibatnya, investasi tersebut akan memacu pertumbuhan ekonomi dengan jalan efisiensi proses pembayaran pada front-office dan back-office. Dari fakta tersebut, berbagai model matematika maupun statistik telah dikembangkan untuk menguji dampak finansial penggunaan TIK dalam administrasi organisasi maupun pemerintah.
d. Wilayah Relasional
Penggunaan perangkat kerja berbasis TIK mendorong terjadinya pemerataan kemampuan (skill) dan kompetensi diantara tenaga kerja (internal) dan antara stakeholder (eksternal) dalam administrasi. Pertemuan antara pihak yang berlainan menjadi tidak tergantung waktu tempat, dan perbedaan batas geografis dengan menggunakan perangkat TIK. kemungkinan baru berkomunikasi menjadikan hubungan langsung non-formal antara stakeholder dengan administrasi.
Singkatnya, kini setiap orang sepertinya sepakat pada fakta bahwa ITK memiliki dampak yang penting bagi administrasi dalam tataran legal, struktural, finansial dan relasional.
3.) Dampak Teoritis TIK terhadap hubungan kekuasaan
Kini organisasi sangat bergantung pada kemampuan teknologi para profesionalnya. Ketergantungan ini menngakibatkan kekuasaan seseorang/organisasi menjadi rawan, karena sumberdaya yang esensial dikendalikan oleh para profesional. Internet dapat juga dianggap sebagai paksaan terhadap pemerintah untuk meningkatkan kepekaannya pada rakyat, atau juga dapat dianggap sebagai pemberdayaan Negara lebih lanjut. Internet mengancam dominasi Negara atas informasi dan komunikasi yang dimilikinya, yang rawan terhadap kejahatan cyber, hacker, “bugs” atau eror pada program computer.
Penerapan perangkat kerja baru dalam hal ini TIK dalam organisasi mendorong pada perubahan penting yang tidak dapat dihindari mendorong pada pemerataan kekuasaan. (Finger 2001): setiap perubahan dalam administrasi merubah hubungan kekuasaan dan menyebabkan reaksi politis diantara pihak terkait.
5. Dampak TIK terhadap hubungan kekuasaan model stakeholder
Kajian dampak TIK terhadap model stakeholder yang telah dibuat dilakukan dengan menganalisa dampaknya pada tiap-tiap elemen yang rawan. Elemen ini menentukan kemampuan seseorang/golongan dalam mengendalikan ketidakpastian, menyiasati dan berunding dengan pihak lain. Elemen-elemen utama dalam konteks ini adalah:
Efisiensi waktu dan biaya
Kualitas pengambilan keputusan
Ketergantungan pada pihak ketiga
Vulnerabilitas (daya tahan terhadap ancaman luar)
Kemampuan pengawasan
Transparansi organisasi
Untuk mengkaji dampak TIK terhadap elemen-elemen tersebut, akan dibahas satu persatu model stakeholder.
1.) Masyarakat
a. Menguatkan warga masyarakat
Penerapan TIK mendukung terjadinya proses transformasi sosial dan kultural. Sehingga pengenalan TIK merupakan bagian, bahkan suport, atas transformasi dalam hal hubungan warga-negara menjadi customer-negara. Customer (pelanggan) memiliki arti yang lebih pas daripada warga yang dinilai sarat kesibukan.
Hampir semua bentuk hukum dan aturan dapat didownload dari website administrator. Hal ini menurunkan ketidakseimbangan informasi antara administrasi dengan warga masyarakat.
b. Menguatkan administrasi lokal
Informasi merupakan kekuatan. Kemampuan mencari informasi dari berbagai sumber kini dapat diperoleh dari sumber yang terpusat (database) sehingga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Penggunaan data base dapat menghemat perasional admiinistrasi, yang artinya menguatkan kemampuan administrasi. Selain itu, fakta bahwa pelayan masyarakat dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari tiap transaksi mengurangi resiko seperti yang telah dialami, yaitu pemalsuan dokumen ketika warga harus mengumpulkan berkas-berkas dari administrasi yang berbeda dan membawanya kepada administrasi lokal. Integrasi hukum dan aturan kedalam sistem informasi lebih jauh maningkatkan kekuatan administrasi karena minimalisasi kesalahan (error) dapat dilakukan dengan evaluasi sesuai kebutuhan masyarakat.
2.) Bisnis
a. Menguatkan bisnis
Karena kebanyakan ahli teknologi dan informasi menjalin kontrak dengan perusahaan-perusahaan milik perorangan, maka dominasi dan pengaruh konsultan dan operator administrasi yang berbasis informasi semakin meningkat. Kemitraan antara sektor privat dengan sektor publik dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelayanannya kian hari kian ramai, terlebih mitra TIK mendapatkan pengaruh yang besar karena desainer sistem TIK mengatur bagaimana sistem tersebut berjalan (Guyaz 2001). Sekarang ini arsitek informasi tidak hanya sekedar perangkat teknis saja, melainkan bentuk kekuasaan yang besar.
Dengan menggunakan outsourcing sebagai sumber dana TIK, administrasi menjadi sangat bergantung pada konsultan dan operator privat; mereka kehilangan kontrol, miskin inovasi teknologi, kehilangan keuntungan strategisnya, dan harus mengeluarkan biaya besar untuk dalam pergantian operator.
b. Menguatkan administrasi lokal
Meskipun demikian, outsourcing pada biaya TIK juga memiliki dampak positif bagi administrasi yaitu penghematan operaasional melalui efisiensi yang dicapai, pergantian yang lebih mudah menuju teknologi baru, dan administrasi dapat terpusat dengan lebih baik pada inti bisnis. Pada akhirnya, perusahaan privat dapat menangani puncak permintaan dan mampu menyediakan staf menejemen TIK dengan lebih baik.
3.) Administrasi lain
a. Menguatkan administrasi lain
Negara menjadi saling terhubung dengan baik melalui sistem informasi, tidak hanya melalui kemitraan publik-privat namun juga melalui penyusunan integrasi dan kesepakatan antar pemerintahan yang tergabung dalam administrasi federal, regional, maupun lokal. Penggunaan data bersama tidak mungkin dilakukan tanpa adanya standarisasi data.
b. Menguatkan administrasi lokal
Kerja sama melalui jaringan dan data bersama diatara administrasi lokal membuka akses yang luas bagi pengetahuan baru dan menawarkan kesempatan keunggulan atas administrasi lokal lainnya. Tebukanya kesempatan bagi administrasi lokal ini sekaligus mempersempit kesempatan bagi administrasi pusat.
4.) Politisi (pejabat)
a. Status quo
Perubahan administratif seperti inisiatif e-government sangat ditentukan keputusan politisi. Sebagai gantinya, perubahan administratif juga mempengaruhi dan mendorong perubahan politik. Dengan demikian kita mampu mengamati situasi status quo antara politisi (pejabat) dengan administrasi lokal sehingga keseimbangan kekuatan tetap terjaga.
5.) Parlemen dan peradilan
a. Menguatkan administrasi lokal
Terdapat pertentangan mendasar antara perkembangan pesat teknologi dengan hukum yang cenderung kaku. Lembaga legislatif tidak dapat mengejar ketinggalannya atas evolusi teknologi yang cepat ketika membuat hukum baru dan aturan bagi otonomi manajerial administrasi baru.
6.) NGO, IO dan asosiasi
a. Menguatkan asosiasi
Administrasi kini terhubung dengan baik melalui sistem informasi, tidak hanya dalam hal kesepakatan antar pemerintahan dan kerja sama antar agensi, namun juga hubungan kemitraan privat-publik atau hubungan dengan piihak ke-tiga seperti NGO dan asosiasi. Konsekuensinya pihak ke-tiga tersebut dapat mengakses-hingga batas tertentu-informasi administratif, yang merupakan ancaman bagi dominasi administrasi atas informasi yang dimiliki.
7.) Media
a. Menguatkan administrasi lokal
Dahulu media merupakan sumber informasi penting bagi administrasi. Namun dengan berkembang pesatnya internet, cara berkomunikasi tradisional yaitu “one-to-many” telah dinilai kurang seimbang dibandingkan dengan struktur komunikasi yang baru, yaitu “many-to-many”. Dengan kata lain, dahulu setiap administrasi memiliki informasi yang sama dan pers bertugas menyebarkannya sewajarnya, namun sekarang administrasi tidak lagi tergantung pada informasi media tradisional, administrasi dapat langsung mengakses informasi secara khusus melalui internet, bahkan dalam hal pengiklanan lowongan pekerjaan dapat dilakukan melalui websitenya.
8.) Negara lain
a. Menguatkan negara lain
Kondisi luar negeri sangat mempengaruhi dan menentukan proses administratif suatu negara, contohnya Swiss di kawasan Eropa. Meningkatnya penggunaan TIK dalam administrasi adalah tekanan untuk dilakukannya standarisasi data dan kesesuaiannya dengan kebutuhan internasional.
9.) Tenaga Kerja
a. meningkatkan kualitas tenaga kerja
komputerisasi memungkinkan untuk menggabungkan beberapa spesialisasi posisi menjadi satu pekerjaan yang diperluas. Penyatuan tugas, dimana operator diberikan tanggung jawab lebih menggunakan informasi berbasis komputer dan perangkat penyokong keputusan, sering diistilahkan sebagai pemberdayaan atau perluasan pekerjaan.
b. Meningkatkan administrasi lokal
Kebebasan tenaga kerja dibatasi oleh software dan dapat dilihat oleh atasannya. Hal ini mungkin dilakukan oleh TIK untuk merekam aktivitas tenaga kerja dan menghasilkan laporan periodik dengan detail. Dengan demikian birokrasi mulai beralih dari kontrol pengawasan langsung menuju kontrol berbasis informasi. Pada saat yang sama, sebagian tugas tenaga kerja digantikan oleh komputer.sumber :http://ululbanyuwangi.blog.com/2009/10/16/hubungan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dengan-kekuasaan-lokal-sebuah-penilaian-mengenai-dampak-yang-ditimbulkan/
0 komentar:
Posting Komentar